Bulan September dimulainya situasi tembak menembak antara masyarakat di Papua dengan Kepolisian setempat. Ada banyak alasan mengapa Masyarakat Papua melakukan hal ini. Mereka seharusnya menerima dana Bantuan dari Pemerintah Sekitar
30 Triliun untuk pembangunan masyarakat disana, tapi kemana semua Uang itu, lenyap seketika. Tidak tahu kemana larinya uang itu. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Papua marah dan melakukan pemberontakan.
Selama dua pekan terakhir ini Papua kembali bergelora dengan terjadinya serangkaian peristiwa kerusuhan hingga terbunuhnya
Kapolsek Mulia di Puncak Jaya Papua.
Konfilk yang terjadi selama bertahun-tahun ini sebagian besar terkait dengan konflik Antar Suku, Separatisme dan Kriminalitas. Selain itu, pelaksanaan Otonomi khusus yang tidak menjadi solusi ketertinggalan bumi cenderawasih dan minimnya kesejahteraan masyarakat.
Belum lagi masalah Freeport yang kini dikelola oleh Negara Amerika. Kenyataannya Pembangunan Negara Amerika adalah Hasil dari Penambangan Emas di Papua. Mereka menggarap semua kekayaan Cenderawasih ini baik dari Minyak Bumi, Emas, Kayu, Uranium dan masih banyak lagi. Hampir sekitar 90 % Hasil penambangan di Freeport dikuasai oleh Negara Amerika dan Hanya 1% untuk Masyarakat Papua dan selebihnya untuk Negara Indonesia.
Peneliti Papua, Amiruddin Alrahab mengatakan tidak didenganrnya aspirasi masyarakt Papua oleh pemerintah pusat di Jakarta baik masalah Sosial, Politik, Budaya Maupun Ekonomi. Mereka hanya dianggap Masyarakat miskin yang tak mampu melakukan apa-apa.
Kepemimpinan Politik yang baik di Papua dan Jakarta diperlukan untuk menjembatani dan menyelesaikan kisruh yang sedang berjalan bertahun-tahun.
Mayjen (Purn) Saurip Kadi, selakau mantan Aster KSAD berpendapat kurangnya kesejahteraan rakyat Papua menjadi pemicu utama kekacauan di Provinsi paling Timur Indonesia ini. Jika pemerintah selaku negara yang menaungi Papua tidak bisa memenuhi tuntutan rakyat, padahal pemerintah telah mengambil harta rakyat Papua berupa Tambang, Emas, Minyak Bumi, Kayu. Namun masalah ini tetap berlarut-larut.
Dalam dialog Metro TV yang saya lihat, Edo Kondologit sebagai Putra Papua mengemukakan kekacauan yang terjadi selama dua pekan ini merupakan permasalahan yang berakar dari Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Tahun 1969 yang belum tuntas sebelum berlangsungnya Masalah Freeport dan Bantuan Sebasar 30 Triliun itu.
Edo berpendapat pemerintah pusat harus merubah cara pandangannya dalam menilai rakyat Papua yang selama ini dikategorikan golongan Separatis, Primitif dan Terbelakang. Sehingga pemerintah menganggap penanganan permasalahan di Papua bisa dilakukan dengan kekerasan.
Hal ini yang membuat Edo kecewa. Ia merasa cara-cara tersebuat merendahkan martabat orang Papua. Pemerintah perlu mengadakan diplomasi yang menyamakan Hak orang Papua sebagai anak bangsa bukan Separatis.
Sampai kapan masalah ini terjadi, apakah Bangsa Indonesia hanya melihat begitu saja. Atau dengan melanjutkan peperangan antara Pihak keamanan dengan Masyarakat di Papua. Mari kita lihat tindakan Bangsa Indonesia untuk mengatasi Masalah ini.
