Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan1433 Hijriyah pada hari Sabtu, 21 Juli 2012 yang mengacu pada sidang itsbat yang dilaksanakan bersama sejumlah organisasi kemasyarakat Islam, Kamis malam.
 |
| (foto merdeka.com) |
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan penetapan awal Ramadhan pada Sabtu berdasarkan rukyatul hilal atau pengamatan bulan yang dilakukan di sejumlah daerah. Semuanya menyatakan tidak melihat hilal.
"Sesuai laporan bahwa hilal tidak bisa dilihat, maka 1 Ramadhan jatuh pada Sabtu," kata Suryadharma Ali seperti dikutip detik.com.
Rukyatul hilal dilaksanakan di 38 lokasi, di antaranya Papua, Maluku, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat hingga Aceh.
Sidang itsbat penetapan awal Ramadhan dihadiri beberapa ormas Islam, di antaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, PB Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, Persis, Majelis Ulama Indonesia, Badan Hisab dan Rukyat.
Sementara itu, Muhammadiyah menyatakan 1 Ramadhan jatuh pada Jumat, satu hari lebih awal dari penetapan oleh pemerintah.
"Sesuai laporan bahwa hilal tidak bisa dilihat, maka 1 Ramadhan jatuh pada Sabtu," kata Suryadharma Ali seperti dikutip detik.com.
Rukyatul hilal dilaksanakan di 38 lokasi, di antaranya Papua, Maluku, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat hingga Aceh.
Sidang itsbat penetapan awal Ramadhan dihadiri beberapa ormas Islam, di antaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, PB Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, Persis, Majelis Ulama Indonesia, Badan Hisab dan Rukyat.
Sementara itu, Muhammadiyah menyatakan 1 Ramadhan jatuh pada Jumat, satu hari lebih awal dari penetapan oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar